BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Menjaga Marwah Bumi Lancang Kuning: Ketegasan Penegakan Hukum Lingkungan untuk Masa Depan Riau yang Berkelanjutan. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Dalam sistem hukum Indonesia, pelanggaran lingkungan hidup dapat dikenakan beberapa jenis sanksi secara bersamaan. Oleh: Divisi Kajian Kebijakan Publik, Hukum Lingkungan, dan Edukasi Masyarakat Yayasan Kiandra Setia Bangsa Pendahuluan Provinsi…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Mengurai Benang Kusut Krisis Sampah Riau: Antara Regulasi Modern dan Kesadaran Akar Rumput. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Yayasan Kiandra Setia Bangsa berkomitmen untuk terus menjadi mitra edukasi masyarakat, mendorong kesadaran lingkungan, serta mengawal kebijakan publik yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh: Tim Redaksi dan Edukasi LingkunganYayasan…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Menata Wajah Kota, Menjemput Masa Depan: Eksistensi dan Akselerasi Lembaga Pengelola Sampah (LPS) dalam Menuntaskan Darurat Sampah Pekanbaru. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Dalam situasi tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menghadirkan pendekatan baru melalui pembentukan dan penguatan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan. Oleh: Divisi Edukasi…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Membongkar Paradoks Pembangunan Bumi Lancang Kuning: Evaluasi Kritis Tata Kelola Pemerintah Provinsi Riau Menuju Pembangunan Berkelanjutan June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program yang dirancang atau besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK PENDAMPINGAN MASYARAKAT Membangun Sinergi untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas: Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Lembaga Non-Profit dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Partisipatif. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Kemitraan tersebut bukan sekadar bentuk hubungan kelembagaan, melainkan bagian penting dari upaya bersama untuk membangun pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh: Divisi Kajian Kebijakan Publik dan…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Kejahatan Korporasi Berkedok Investasi: Menakar Ketegasan UU PPLH dalam Menjerat Perusahaan Perusak Lingkungan. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Pasal 99 UU PPLH memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Oleh: Tim Advokasi Lingkungan dan Edukasi Hukum Yayasan Kiandra Setia Bangsa…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Revolusi Hukum Pemberantasan Korupsi: Mengupas Pembuktian Terbalik, Praktik Global, dan Urgensi RUU Perampasan Aset bagi Masa Depan Indonesia June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa RUU Perampasan Aset hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan memperkenalkan mekanisme hukum yang berorientasi pada aset itu sendiri, bukan semata-mata pada penghukuman terhadap individu. Oleh: Tim Peneliti Yuridis dan Kebijakan…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Menolak Toleransi atas Penjarahan Hak Kaum Rentan: Mengurai Korupsi Bansos Berjamaah Melalui UU Tipikor dan Pasal 55 KUHP. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan hukuman berat. Oleh: Tim Litigasi dan…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Menjerat Mafia Tanah dengan Pasal 385 KUHP dan Pasal 502 KUHP Baru: Kepastian Hukum bagi Pemilik Aset di Indonesia. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Pasal 385 KUHP lama mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengalihkan, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau membebankan hak atas tanah yang diketahui bukan miliknya dapat dipidana penjara paling lama empat…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Kunjungi Pekanbaru, Mensos Syaifullah Yusuf Tegaskan Sekolah Rakyat sebagai Jalan Pendidikan bagi Anak Keluarga Rentan June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Program Prioritas Nasional Dorong Akses Pendidikan Inklusif, Transparan, dan Berkeadilan Oleh : Tim Publikasi dan Edukasi Pendidikan Yayasan Kiandra Setia bangsa Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah…
