Menagih Dampak Konkret Penghargaan Perumahan: Dari Angka Menuju Hunian Layak Warga Pekanbaru

Oleh: Tim Redaksi Kiandra Media

PEKANBARU — Penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai Juara II Implementasi Program 3 Juta Rumahdalam ajangApresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026), patut diapresiasi. Namun, penghargaan tersebut semestinya tidak berhenti sebagai capaian administratif, melainkan harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga yang masih menempati rumah tidak layak huni.

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Komunikasi dan Informasi Strategis (Bakom), Muhammad Qodari, dan disaksikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian serta Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

Di balik penghargaan tersebut terdapat komitmen insentif Pemerintah Pusat berupa bantuan pemugaran atau bedah 250 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Pekanbaru. Selain itu, sejumlah kebijakan pendukung seperti percepatan perizinan, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta fasilitasi lahan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak.

Capaian tersebut tentu menjadi modal positif. Namun, tantangan berikutnya justru lebih besar: memastikan penghargaan berubah menjadi rumah yang benar-benar layak, aman, sehat, dan dihuni oleh keluarga yang paling membutuhkan.

Bukan Sekadar Piala, tetapi Manfaat bagi Warga

Bagi Yayasan Kiandra Setia Bangsa, keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru memperoleh penghargaan tersebut harus ditempatkan sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan perumahan rakyat.

Ketua Yayasan Kiandra Setia Bangsa, Mulyono Widiarta, mengapresiasi capaian Pemko Pekanbaru, terutama karena penghargaan tersebut disertai peluang dukungan nyata berupa program bedah rumah.

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemko Pekanbaru atas capaian ini. Pernyataan Bapak Wali Kota Agung Nugroho yang menegaskan bahwa ukuran keberhasilan bukan sekadar piala, melainkan manfaat riil bagi warga, adalah sikap yang patut dipuji. Bantuan bedah 250 rumah ini adalah amanah besar yang harus dipastikan eksekusinya,” ujar Mulyono Widiarta.

Menurutnya, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah rumah yang masuk dalam daftar penerima atau jumlah unit yang selesai dibangun. Ukuran yang lebih penting adalah apakah keluarga penerima benar-benar mengalami peningkatan kualitas hidup setelah rumah diperbaiki.

Hunian layak harus mampu memberikan rasa aman, kesehatan, kenyamanan, serta perlindungan dasar bagi keluarga.

Ketepatan Data Menjadi Kunci

Mulyono menyoroti dua aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program bedah rumah, yaitu ketepatan sasaran penerima manfaat dan kualitas hasil pembangunan.

Menurutnya, program sebesar ini harus memiliki basis data yang akurat dan mekanisme verifikasi lapangan yang kuat agar bantuan tidak justru diterima oleh mereka yang relatif lebih mampu, sementara keluarga miskin dan kelompok rentan masih menunggu.

“Jangan sampai program bedah rumah ini terhambat oleh masalah klasik seperti ketidaktepatan data penerima manfaat atau penurunan kualitas material bangunan. 250 unit rumah ini harus benar-benar menyasar keluarga paling rentan, lansia, dan pekerja informal yang selama ini luput dari akses hunian layak,” tegas Mulyono.

Karena itu, proses penetapan penerima idealnya tidak hanya mengandalkan data administratif. Verifikasi faktual di lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi rumah, tingkat kerentanan keluarga, status penguasaan atau kepemilikan hunian, serta kebutuhan perbaikan benar-benar sesuai dengan kriteria program.

Yayasan Kiandra Setia Bangsa juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam pengawasan partisipatif dan pendampingan sosial agar pelaksanaan program berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat guna.

Kualitas Bangunan Jangan Dikalahkan Kejar Target

Persoalan berikutnya adalah kualitas konstruksi.

Program bedah rumah tidak boleh sekadar mengejar target jumlah unit yang selesai. Rumah yang dibangun atau diperbaiki harus memenuhi standar kelayakan dasar sehingga tidak kembali menjadi rumah tidak layak huni dalam waktu singkat.

Aspek seperti struktur bangunan, atap, lantai, ventilasi, pencahayaan, akses air bersih, sanitasi, drainase, serta keamanan lingkunganperlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan.

Dengan demikian, indikator keberhasilan tidak berhenti pada pertanyaan “berapa rumah yang dibedah?”, tetapi berkembang menjadi “berapa keluarga yang kini benar-benar memiliki hunian yang lebih sehat dan layak?”

Perubahan perspektif tersebut penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan output pembangunan, tetapi juga menghasilkan outcome berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hunian Layak Berkaitan Erat dengan Kesehatan Keluarga

Persoalan hunian juga tidak dapat dipisahkan dari agenda kesehatan masyarakat.

Rumah merupakan lingkungan pertama tempat anak tumbuh dan berkembang. Kondisi rumah yang buruk, sanitasi yang tidak memadai, keterbatasan air bersih, ventilasi yang buruk, serta lingkungan yang tidak sehat dapat meningkatkan berbagai risiko kesehatan keluarga.

Dalam konteks ini, isu hunian layak, sanitasi, dan pencegahan stunting memiliki keterkaitan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pekanbaru sebelumnya juga disebut meraih prestasi dalam penanganan stunting. Karena itu, kebijakan perumahan dan kebijakan kesehatan sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri.

Perbaikan rumah harus menjadi bagian dari intervensi yang lebih luas untuk membangun keluarga sehat.

Pendekatan lintas sektor antara pemerintah, tenaga kesehatan, pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan, pendamping sosial, serta masyarakat menjadi penting agar persoalan kemiskinan, sanitasi, hunian, dan kesehatan dapat ditangani secara lebih terpadu.

Dari Penghargaan Menuju Akuntabilitas Publik

Penghargaan pemerintah daerah pada akhirnya bukan tujuan akhir. Ia merupakan bentuk pengakuan terhadap kinerja sekaligus tanggung jawab baru untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, publik berhak mengetahui bagaimana komitmen bedah 250 unit RTLH tersebut dilaksanakan.

Mulai dari siapa penerimanya, di mana lokasinya, bagaimana proses verifikasinya, berapa nilai bantuan, bagaimana spesifikasi pekerjaan, hingga bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasinya merupakan bagian penting dari akuntabilitas program.

Keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya persoalan seperti salah sasaran, pekerjaan berkualitas rendah, atau ketimpangan penerima manfaat.

Transparansi juga memungkinkan masyarakat ikut mengawasi proses pembangunan dari tingkat lingkungan.

Menagih Dampak, Bukan Sekadar Prestasi

Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang penghargaan Program 3 Juta Rumah sebagai momentum untuk membangun standar baru keberhasilan pembangunan perumahan di Pekanbaru.

Prestasi administratif harus berujung pada manfaat sosial.

Piala boleh menjadi simbol keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program, tetapi rumah yang layak huni adalah bukti yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Keberhasilan sesungguhnya akan terlihat ketika keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah yang rusak dan tidak sehat akhirnya memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, nyaman, dan bermartabat.

Karena itu, 250 unit rumah bukan sekadar angka. Di balik setiap unit terdapat keluarga, anak-anak, lansia, pekerja informal, dan warga yang berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Momentum penghargaan ini harus menjadi awal dari kerja yang lebih besar: memastikan setiap bantuan tepat sasaran, setiap bangunan berkualitas, setiap proses transparan, dan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, pembangunan perumahan yang berhasil bukanlah pembangunan yang paling banyak menghasilkan penghargaan, melainkan pembangunan yang paling nyata meningkatkan kualitas hidup warga.

Dari angka menuju dampak. Dari penghargaan menuju perubahan. Dari rumah tidak layak menuju hunian yang sehat, aman, dan bermartabat bagi masyarakat Pekanbaru.

Penulis            : Tim Litbang Yayasan Kiandra Setia Bangsa
Kategori         : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak           : Media Center Yayasan Kiandra Setia Bangsa