EVALUASI KONSTRUKSI HUKUM DAN POLA IMPUNITAS KORPORASI PADA SEKTOR KELAPA SAWIT DAN PERTAMBANGAN PASCA REFORMASI REGULASI CIPTA KERJA.

Fokus Kajian: Pelanggaran Sempadan Sungai, Pembakaran Lahan, Pencemaran Air, dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

OPINI HUKUM YAYASAN (LEGAL OPINION)

Ditulis oleh: Mulyono Widiarta
Ketua Yayasan Kiandra Setia Bangsa

I. PENDAHULUAN

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya dokumen Opini Hukum Yayasan (Legal Opinion) ini dapat disusun sebagai bentuk kontribusi Yayasan Kiandra Setia Bangsa dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

Perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan industri ekstraktif telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, berbagai persoalan lingkungan hidup yang muncul menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah menghadirkan paradigma baru dalam tata kelola perizinan lingkungan. Di satu sisi perubahan tersebut bertujuan meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, namun di sisi lain menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan lingkungan hidup, partisipasi publik, serta akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan.

Dokumen ini disusun sebagai pandangan hukum Yayasan berdasarkan pendekatan konstitusional, hak asasi manusia, hukum lingkungan hidup, perkembangan yurisprudensi, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media massa, aparat penegak hukum, maupun pembuat kebijakan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut tidak hanya menempatkan negara sebagai regulator, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia menghadapi paradoks pembangunan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspansi sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Di sisi lain, sektor-sektor tersebut menjadi penyumbang utama deforestasi, kerusakan daerah aliran sungai, pencemaran air, degradasi tanah, kebakaran hutan dan lahan, serta konflik agraria dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah membawa konsekuensi mendasar terhadap sistem perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Reformasi regulasi tersebut memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan.

Opini hukum ini disusun sebagai bentuk edukasi publik sekaligus pandangan hukum Yayasan Kiandra Setia Bangsa terhadap dinamika penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

II. LANDASAN FILOSOFIS DAN KONSTITUSIONAL

Perlindungan lingkungan hidup bukan semata-mata isu administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Secara konstitusional, dasar perlindungan lingkungan hidup terdapat pada:

1. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
3. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Prinsip-prinsip hukum lingkungan modern yang menjadi fondasi penegakan hukum meliputi:

• Prinsip Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan);
• Precautionary Principle (Prinsip Kehati-hatian);
• Polluter Pays Principle (Pencemar Membayar);
• Intergenerational Equity (Keadilan Antar Generasi);
• Environmental Justice (Keadilan Lingkungan);
• Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak);
• Public Participation (Partisipasi Publik).

Prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Deklarasi Rio 1992 dan menjadi roh dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

III. PERGESERAN PARADIGMA HUKUM LINGKUNGAN PASCA UU CIPTA KERJA

Salah satu perubahan paling signifikan pasca berlakunya UU Cipta Kerja adalah bergesernya orientasi regulasi dari pendekatan perlindungan lingkungan (environmental oriented) menuju pendekatan kemudahan investasi (economic oriented).

Perubahan tersebut tampak pada:

1. Transformasi Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan

Sebelum perubahan regulasi, Izin Lingkungan merupakan keputusan tata usaha negara yang berdiri sendiri sehingga dapat digugat secara langsung ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Setelah perubahan, Persetujuan Lingkungan menjadi bagian yang melekat pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Konsekuensinya:

• Objek sengketa menjadi lebih kompleks;
• Akses masyarakat terhadap pengujian legalitas izin berkurang;
• Potensi pengawasan publik menjadi lebih terbatas.

2. Penyempitan Partisipasi Publik

Pasal 26 UU PPLH hasil perubahan membatasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL terutama pada kelompok yang dianggap terdampak langsung.

Kondisi ini berpotensi:

• Mengurangi transparansi proses perizinan;
• Mempersempit ruang partisipasi organisasi lingkungan hidup;
• Menghambat fungsi kontrol sosial terhadap proyek berisiko tinggi.

Padahal partisipasi publik merupakan salah satu instrumen utama pencegahan kerusakan lingkungan sebelum suatu usaha beroperasi.

IV. POLA IMPUNITAS KORPORASI DALAM KEJAHATAN LINGKUNGAN

Dalam praktik penegakan hukum, sering ditemukan pola impunitas korporasi yang menyebabkan pelaku kerusakan lingkungan sulit dimintai pertanggungjawaban.

Pola tersebut antara lain:

A. Corporate Shielding

Direksi atau pengendali korporasi berlindung di balik badan hukum perusahaan sehingga kesalahan seolah hanya dilakukan oleh pekerja lapangan.

B. Administrative Washing

Pelanggaran lingkungan direduksi menjadi sekadar pelanggaran administratif sehingga menghindari sanksi pidana.

C. Delay Strategy

Perusahaan menggunakan berbagai mekanisme hukum untuk memperlambat proses penegakan hukum hingga kerusakan lingkungan sulit dipulihkan.

D. Scientific Complexity

Perusahaan memanfaatkan kompleksitas pembuktian ilmiah untuk menyangkal hubungan sebab akibat antara kegiatan usaha dengan kerusakan lingkungan.

Karena itu, pendekatan hukum modern menempatkan korporasi sebagai subjek pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban langsung.

V. ANALISIS SEKTOR KELAPA SAWIT

1. Pelanggaran Sempadan Sungai

Sempadan sungai memiliki fungsi ekologis penting:

• Menjaga kualitas air;
• Menahan erosi;
• Menjadi habitat keanekaragaman hayati;
• Mengurangi risiko banjir.

Perkebunan sawit yang memasuki kawasan sempadan sungai menghilangkan fungsi ekologis tersebut.

Secara hukum, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai:

• Perusakan lingkungan hidup;
• Pelanggaran kawasan lindung;
• Pelanggaran baku kerusakan lingkungan.

Jika dilakukan secara sengaja dapat dijerat Pasal 98 UU PPLH.

Jika akibat kelalaian dapat dikenakan Pasal 99 UU PPLH.

2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran lahan merupakan kejahatan lingkungan yang memiliki dampak lintas generasi.

Kerugiannya mencakup:

• Kerusakan ekosistem;
• Gangguan kesehatan masyarakat;
• Kerugian ekonomi nasional;
• Emisi gas rumah kaca.

Perkembangan yurisprudensi menunjukkan kecenderungan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap korporasi pelaku karhutla.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan lingkungan kini dipandang sama pentingnya dengan penghukuman pelaku.

VI. ANALISIS SEKTOR PERTAMBANGAN

1. Pencemaran Air Asam Tambang

Air asam tambang mengandung logam berat yang berpotensi mencemari:

• Sungai;
• Air tanah;
• Lahan pertanian;
• Sumber air minum masyarakat.

Kerusakan tersebut sering berlangsung bertahun-tahun bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi.

2. Kegagalan Reklamasi dan Pascatambang

Banyak perusahaan meninggalkan lubang tambang tanpa reklamasi memadai.

Akibatnya:

• Menimbulkan korban jiwa;
• Menurunkan produktivitas lahan;
• Menjadi sumber pencemaran jangka panjang.

Dalam konteks ini, prinsip Strict Liability sebagaimana Pasal 88 UU PPLH menjadi instrumen hukum yang sangat penting.

Masyarakat tidak dibebani kewajiban membuktikan unsur kesalahan.

Cukup dibuktikan adanya:

• Kegiatan usaha berisiko tinggi;
• Kerusakan lingkungan;
• Hubungan antara aktivitas usaha dan kerugian yang timbul.

VII. PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN DUMPING ILEGAL

Limbah B3 merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Pembuangan limbah tanpa pengolahan dapat menyebabkan:

• Kanker;
• Kerusakan organ tubuh;
• Gangguan reproduksi;
• Matinya biota perairan.

Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH secara tegas melarang dumping limbah tanpa izin.

Walaupun pendekatan administratif lebih banyak digunakan pasca reformasi regulasi, sanksi pidana tetap wajib diterapkan apabila:

• Menimbulkan korban manusia;
• Menyebabkan pencemaran berat;
• Menyebabkan kerusakan permanen ekosistem.

Keselamatan publik harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi korporasi.

VIII. PERAN STRATEGIS ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi lingkungan hidup memiliki fungsi penting sebagai penjaga kepentingan publik.

Peran tersebut meliputi:

1. Legal Standing Organisasi

Pasal 92 UU PPLH memberikan hak gugat kepada organisasi lingkungan hidup.

Tujuannya:

• Menghentikan pencemaran;
• Memulihkan lingkungan;
• Mencegah kerusakan yang lebih luas.

2. Citizen Lawsuit

Gugatan warga negara dapat digunakan untuk menuntut pemerintah yang lalai menjalankan kewajiban pengawasan.

3. Class Action

Kelompok masyarakat terdampak dapat mengajukan gugatan bersama untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih efektif.

4. Pengawasan Partisipatif

Masyarakat dapat berperan melalui:

• Dokumentasi lapangan;
• Pemantauan kualitas air;
• Pelaporan pencemaran;
• Pengawasan reklamasi tambang;
• Pengawasan kawasan sempadan sungai.

IX. REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN LANGKAH ADVOKASI

Yayasan Kiandra Setia Bangsa merekomendasikan:

Kepada Pemerintah

1. Memperkuat kembali partisipasi publik dalam proses AMDAL.
2. Meningkatkan transparansi data lingkungan.
3. Memperkuat pengawasan terhadap kawasan sempadan sungai.
4. Menindak tegas korporasi yang melakukan pembakaran lahan.
5. Memastikan dana jaminan reklamasi digunakan secara efektif.

Kepada Aparat Penegak Hukum

1. Mengoptimalkan pidana korporasi.
2. Menggunakan pendekatan multi-door enforcement.
3. Menerapkan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan.
4. Menindak pengendali manfaat (beneficial owner) perusahaan.

Kepada Masyarakat

1. Aktif mengawasi aktivitas industri di wilayahnya.
2. Melaporkan dugaan pencemaran secara terdokumentasi.
3. Memanfaatkan hak memperoleh informasi lingkungan.
4. Terlibat dalam proses konsultasi publik AMDAL

X. KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi tidak boleh dibangun di atas kerusakan lingkungan hidup. Reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja telah mengubah lanskap perlindungan lingkungan di Indonesia dan menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan serta penegakan hukum.

Namun demikian, instrumen hukum yang tersedia dalam UU PPLH masih memberikan ruang yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi melalui jalur pidana, perdata, maupun administrasi. Prinsip strict liability, legal standing organisasi lingkungan hidup, citizen lawsuit, dan pidana korporasi merupakan instrumen strategis yang harus terus dioptimalkan.

Lingkungan hidup bukan warisan yang diterima dari leluhur, melainkan titipan yang dipinjam dari generasi mendatang. Oleh karena itu, setiap bentuk kerusakan lingkungan harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional rakyat dan ancaman terhadap keberlanjutan bangsa.

Yayasan Kiandra Setia Bangsa berpendapat bahwa penegakan hukum lingkungan harus berorientasi pada keadilan ekologis, pemulihan lingkungan, perlindungan hak masyarakat, serta pencegahan impunitas korporasi demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

XI. DASAR HUKUM

Opini Hukum Yayasan ini disusun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang berlaku sebagai berikut:

A. Konstitusi Negara

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
   • Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
   • Pasal 33 ayat (3) tentang penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
   • Pasal 33 ayat (4) tentang prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Lingkungan Hidup

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait baku mutu air, udara, dan pengelolaan limbah B3 yang berlaku.

C. Instrumen Hukum Internasional

1. Rio Declaration on Environment and Development 1992.
2. Stockholm Declaration 1972.
3. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
4. Paris Agreement 2015.
5. Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

XII. LAMPIRAN YURISPRUDENSI PENTING

Bagian ini disusun untuk memberikan landasan praktik peradilan yang dapat dijadikan rujukan dalam advokasi dan penegakan hukum lingkungan hidup.

A. Yurisprudensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

1. PT National Sago Prima

Pokok Kaidah Hukum:

Mahkamah Agung menegaskan bahwa korporasi bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi dalam area konsesinya meskipun tidak ditemukan pelaku pembakaran secara langsung.

Prinsip Penting:

• Tanggung jawab korporasi tidak bergantung pada pembuktian pelaku fisik.
• Pemegang izin wajib menjaga areal konsesi.
• Kelalaian pengawasan merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum.

Nilai Strategis:

Kasus ini memperkuat penerapan prinsip strict liability dalam perkara lingkungan hidup.

2. PT Kallista Alam

Pokok Kaidah Hukum:

Pengadilan menghukum perusahaan karena melakukan pembakaran lahan gambut yang mengakibatkan kerusakan lingkungan berskala besar.

Prinsip Penting:

• Pemulihan lingkungan menjadi bagian integral putusan.
• Kerugian ekologis dapat dihitung secara ekonomis.
• Hakim dapat menjatuhkan ganti rugi dan biaya restorasi sekaligus.

Nilai Strategis:

Menjadi tonggak penting pengakuan nilai ekonomi kerusakan lingkungan.

B. Yurisprudensi Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)

1. PT National Sago Prima

Mahkamah Agung mempertegas penerapan Pasal 88 UU PPLH bahwa penggugat tidak wajib membuktikan unsur kesalahan.

Kaidah Hukum:

“Cukup dibuktikan adanya kegiatan berisiko tinggi yang menimbulkan kerusakan lingkungan.”

Makna Praktis:

Beban pembuktian menjadi lebih ringan bagi masyarakat dan organisasi lingkungan hidup.

2. Perkara Lingkungan Hidup Berbasis Risiko Tinggi

Dalam sejumlah putusan lingkungan hidup, Mahkamah Agung konsisten mengembangkan prinsip bahwa:

• Risiko kegiatan menjadi dasar tanggung jawab.
• Perlindungan lingkungan lebih diutamakan daripada kepentingan ekonomi pelaku usaha.
• Korporasi wajib membuktikan bahwa kegiatan mereka tidak menyebabkan kerugian lingkungan.

C. Yurisprudensi Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

1. WALHI vs Berbagai Perkara Lingkungan Hidup

Pengadilan secara konsisten mengakui legal standing organisasi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 92 UU PPLH.

Syarat Legal Standing:

1. Berbadan hukum.
2. Dalam anggaran dasar menyebutkan tujuan pelestarian lingkungan hidup.
3. Telah menjalankan kegiatan sesuai tujuan organisasi.

Makna Praktis:

Organisasi lingkungan hidup tidak harus menjadi korban langsung untuk mengajukan gugatan.

2. Gugatan Organisasi terhadap Perizinan Lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara dalam berbagai putusan mengakui bahwa organisasi lingkungan hidup memiliki kepentingan hukum untuk menguji legalitas kebijakan pemerintah yang berpotensi merusak lingkungan.

Prinsip Penting:

• Perlindungan lingkungan merupakan kepentingan publik.
• Organisasi lingkungan bertindak sebagai penjaga kepentingan publik (public interest guardian).

D. Kaidah Umum yang Dapat Ditarik dari Yurisprudensi

Berdasarkan perkembangan putusan Mahkamah Agung dan pengadilan lingkungan hidup di Indonesia, dapat dirumuskan beberapa kaidah hukum:

1. Lingkungan hidup merupakan kepentingan hukum publik yang harus dilindungi negara.
2. Korporasi dapat dipidana sebagai subjek hukum.
3. Kerugian ekologis dapat dihitung dan dimintakan ganti rugi.
4. Pemulihan lingkungan merupakan tujuan utama penegakan hukum.
5. Organisasi lingkungan hidup memiliki kedudukan hukum untuk menggugat.
6. Prinsip kehati-hatian harus diutamakan dalam setiap kegiatan berisiko tinggi.
7. Tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan instrumen utama perlindungan lingkungan hidup modern.

XIII. DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015.

B. Buku dan Literatur

Mas Achmad Santosa. Good Environmental Governance. Jakarta: ICEL.

Takdir Rahmadi. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

N.H.T. Siahaan. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.

M. Hamdan. Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Koesnadi Hardjasoemantri. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jimly Asshiddiqie. Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.

M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Dokumen dan Instrumen Internasional

United Nations. Rio Declaration on Environment and Development 1992.

United Nations. Stockholm Declaration on the Human Environment 1972.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Paris Agreement 2015.

United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

D. Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi

Putusan perkara PT Kallista Alam.

Putusan perkara PT National Sago Prima.

Berbagai putusan Mahkamah Agung mengenai strict liability lingkungan hidup.

Berbagai putusan terkait legal standing organisasi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 92 UU PPLH.

Berbagai putusan pengadilan mengenai pemulihan lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi.

Kontak Media:
Tim Publikasi & Humas Yayasan Kiandra Setia Bangsa