BERITA TERKINI Kejahatan Korporasi Berkedok Investasi: Menakar Ketegasan UU PPLH dalam Menjerat Perusahaan Perusak Lingkungan. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Pasal 99 UU PPLH memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Oleh: Tim Advokasi Lingkungan dan Edukasi Hukum Yayasan Kiandra Setia Bangsa…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Kejahatan Korporasi Berkedok Investasi: Menakar Ketegasan UU PPLH dalam Menjerat Perusahaan Perusak Lingkungan. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Pasal 99 UU PPLH memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Oleh: Tim Advokasi Lingkungan dan Edukasi Hukum Yayasan Kiandra Setia Bangsa…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Revolusi Hukum Pemberantasan Korupsi: Mengupas Pembuktian Terbalik, Praktik Global, dan Urgensi RUU Perampasan Aset bagi Masa Depan Indonesia June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa RUU Perampasan Aset hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan memperkenalkan mekanisme hukum yang berorientasi pada aset itu sendiri, bukan semata-mata pada penghukuman terhadap individu. Oleh: Tim Peneliti Yuridis dan Kebijakan…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Menolak Toleransi atas Penjarahan Hak Kaum Rentan: Mengurai Korupsi Bansos Berjamaah Melalui UU Tipikor dan Pasal 55 KUHP. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan hukuman berat. Oleh: Tim Litigasi dan…
BERITA TERKINI Menjaga Sawah, Mengawal Masa Depan: Mengurai Tantangan Alih Fungsi Lahan dan Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2009 June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Bagi Yayasan Kiandra Setia Bangsa, keberadaan regulasi ini bukan semata-mata persoalan tata ruang, melainkan bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan, keadilan agraria, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh: Tim Advokasi dan…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Menjerat Mafia Tanah dengan Pasal 385 KUHP dan Pasal 502 KUHP Baru: Kepastian Hukum bagi Pemilik Aset di Indonesia. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Pasal 385 KUHP lama mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengalihkan, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau membebankan hak atas tanah yang diketahui bukan miliknya dapat dipidana penjara paling lama empat…
BERITA TERKINI Menakar Efektivitas Program Kementerian Lingkungan Hidup: Antara Regulasi, Kendala Lapangan, dan Urgensi Solusi Berkelanjutan June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Sebagai lembaga yang berkomitmen pada edukasi masyarakat dan kelestarian bangsa, Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang bahwa ketidakefektifan ini tidak boleh dibiarkan menjadi kewajaran normatif. Oleh: Divisi Kajian Kebijakan Publik dan…
BERITA TERKINI Menakar Akuntabilitas Ekologis: Mewujudkan Tata Kelola Persampahan yang Terintegrasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Melalui artikel edukatif ini, Yayasan Kiandra Setia Bangsa mengajak masyarakat untuk memahami tantangan tata kelola persampahan sekaligus mendorong lahirnya solusi kolaboratif demi terwujudnya lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Oleh:…
BERITA TERKINI Membaca Arah Perlindungan Alam di Era Investasi: Menakar Taji UU PPLH Pasca UU Cipta Kerja. June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Analisis mendalam mengenai perubahan UU PPLH pasca UU Cipta Kerja, dampaknya terhadap investasi, dunia usaha, partisipasi publik, serta masa depan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh: Tim Publikasi dan Eukasi Masyarakat…
BERITA TERKINI OPINI PUBLIK Kunjungi Pekanbaru, Mensos Syaifullah Yusuf Tegaskan Sekolah Rakyat sebagai Jalan Pendidikan bagi Anak Keluarga Rentan June 16, 2026 Kiandra Setia Bangsa Program Prioritas Nasional Dorong Akses Pendidikan Inklusif, Transparan, dan Berkeadilan Oleh : Tim Publikasi dan Edukasi Pendidikan Yayasan Kiandra Setia bangsa Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah…
