Category: BERITA TERKINI – OPINI PUBLIK – INFORMASI PUBLIK – EDUKASI

Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, negara telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang…

Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan…

Di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi, proses legalisasi hutan adat menunjukkan dinamika yang berbeda. Di satu sisi terdapat wilayah yang masih menghadapi hambatan regulasi dan…

Lebih dari satu dekade setelah putusan tersebut diterbitkan, berbagai komunitas adat masih menghadapi tantangan administratif, regulatif, sosial, maupun struktural dalam memperoleh pengakuan yang sah atas ruang hidup mereka. Oleh: Tim…

Konsistensi advokasi yang digerakkan oleh Bahtera Alam bersama koalisi masyarakat sipil telah mengukir tonggak sejarah penting dalam lanskap perhutanan sosial di Provinsi Riau. Oleh: Tim Edukasi, Riset, dan Informasi Publik…

Membangun Tata Kelola Keuangan Yayasan yang Transparan, Akuntabel, dan Berkelanjutan: “Transparansi adalah fondasi kepercayaan, dan kepercayaan adalah modal utama setiap organisasi sosial dalam membangun perubahan yang berkelanjutan.” Oleh: Tim Litbang…

Membangun Yayasan yang Transparan, Akuntabel, dan Berkelanjutan di Era Digital Oleh: Tim Litbang Yayasan Kiandra Setia Bangsa Pendahuluan Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk cara organisasi…

Dalam konteks tersebut, Program TERRA for Customary Forest (TERRA-CF) yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) hadir sebagai salah satu instrumen pendanaan yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat hukum…

Kajian Ekonomi Hijau: Program TERRA-CF merupakan bagian dari skema pendanaan lingkungan yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat hukum adat dalam mengelola wilayah kelolanya secara mandiri. PEKANBARU – Media Center Yayasan Kiandra…

Oleh: Mulyono Widiarta, S.T. (Ketua Yayasan Kiandra Setia Bangsa)Diunggah pada: Juni 2026 Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah benteng pertahanan terakhir kelestarian alam Indonesia. Selama berabad-abad, mereka membuktikan diri sebagai penjaga…