Tepis Protes Organisasi Advokat, Wamenkum Tegaskan KUHAP Baru Justru Selamatkan Warga Rentan. KUHAP Baru, Akses Keadilan, dan Polemik Profesi Advokat: Mencari Titik Temu antara Perlindungan Hukum dan Kepentingan Publik.

Panas! Ribuan Advokat Khawatir Kehilangan Lapangan Kerja, Wamenkum: Jangan Salah Tafsir! Tepis Protes Organisasi Advokat, Wamenkum Tegaskan KUHAP Baru Justru Selamatkan Warga Rentan.

Oleh: Tim Publikasi Yayasan Kiandra Setia Bangsa

Perdebatan mengenai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali mengemuka setelah sejumlah organisasi advokat mengajukan uji materi terhadap beberapa ketentuan yang dinilai berpotensi menggeser posisi profesi advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa perubahan tersebut justru bertujuan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang selama ini belum memperoleh pendampingan hukum secara memadai.

Polemik ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak hanya berbicara tentang perubahan norma, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara kepastian hukum, profesionalisme penegak hukum, dan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Akar Persoalan: Kekhawatiran atas Perluasan Peran Lembaga Bantuan Hukum

Perdebatan bermula dari ketentuan dalam KUHAP Baru yang memberikan legitimasi lebih luas kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pihak-pihak yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Sejumlah organisasi advokat menilai ketentuan tersebut berpotensi menciptakan tumpang tindih antara rezim hukum yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Kekhawatiran utama mereka adalah kemungkinan munculnya standar ganda dalam praktik pendampingan hukum, terutama apabila individu yang bukan advokat tersumpah memperoleh legitimasi yang dianggap setara dalam proses peradilan pidana.

Bagi kalangan advokat, profesi ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan bagian dari officium nobile atau profesi mulia yang memiliki standar etik, pendidikan, sertifikasi, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dianggap dapat mengurangi eksklusivitas profesi tersebut dipandang sebagai isu serius yang menyangkut kualitas perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perspektif Pemerintah: Menutup Kesenjangan Akses Keadilan

Di hadapan Mahkamah Konstitusi, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa perluasan legitimasi LBH bukanlah upaya untuk menghapus atau melemahkan profesi advokat.

Menurut pemerintah, kebijakan tersebut lahir dari realitas bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang mengalami keterbatasan jumlah advokat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat miskin, masyarakat adat, kelompok rentan, serta warga yang berada di wilayah terpencil sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak ketika berhadapan dengan proses pidana.

Dalam perspektif hak asasi manusia dan negara hukum, akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian dari prinsip access to justice, fair trial, dan due process of law. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang kondisi ekonomi dan geografisnya, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pembelaan hukum.

Dari sudut pandang ini, kehadiran LBH dipandang sebagai instrumen pelengkap yang membantu negara menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal.

Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial

Perdebatan yang muncul sesungguhnya tidak perlu dipahami sebagai pertentangan antara advokat dan LBH. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Advokat berperan menjaga profesionalisme dan kualitas pendampingan hukum melalui mekanisme pendidikan, sertifikasi, dan kode etik. Sementara itu, LBH hadir sebagai jembatan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu mengakses jasa hukum secara komersial.

Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana negara membangun sistem yang mampu mengintegrasikan kedua fungsi tersebut secara harmonis. Jika regulasi tidak dirumuskan secara jelas, potensi multitafsir memang dapat muncul dan memicu ketidakpastian hukum. Namun jika dirancang dengan baik, perluasan akses bantuan hukum dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat keadilan sosial tanpa harus mengurangi martabat profesi advokat.

Reformasi Hukum Harus Berorientasi pada Kepentingan Publik

Dalam negara demokrasi modern, hukum tidak boleh hanya melindungi kepentingan profesi tertentu, tetapi juga harus menjawab kebutuhan masyarakat luas. Reformasi KUHAP seharusnya dipandang sebagai momentum untuk memperkuat perlindungan hak-hak warga negara, terutama mereka yang selama ini berada di posisi paling lemah dalam sistem peradilan.

Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap individu yang memperoleh kewenangan memberikan bantuan hukum memiliki kompetensi yang memadai, mekanisme pengawasan yang jelas, serta standar etika yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tujuan memperluas akses keadilan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kualitas layanan hukum.

Menunggu Putusan yang Meneguhkan Negara Hukum

Sidang uji materi yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Indonesia sedang menjalani proses pendewasaan hukum. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan organisasi advokat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

Yang terpenting, hasil akhir dari proses ini harus tetap berpijak pada amanat konstitusi: menjamin persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan memberikan akses keadilan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan KUHAP Baru bukanlah seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada suatu profesi atau lembaga, melainkan sejauh mana aturan tersebut mampu melindungi hak-hak warga negara, mencegah terjadinya ketidakadilan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

“Karena hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis dengan rapi, tetapi hukum yang benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.”

Tim Publikasi Yayasan Kiandra Setia Bangsa