JAKARTA (YKBS) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas setiap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan lahan, termasuk keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin usaha terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan hukum. Ketegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta. Dalam arahannya, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait tengah melakukan pengawasan serta penelusuran terhadap sejumlah badan usaha yang diduga tidak menjalankan kewajiban pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara optimal. Hasil penelusuran awal, menurut Presiden, mengindikasikan adanya sejumlah perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran secara berulang. Pemerintah pun menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang tegas. “Siapa pun kalau dia melanggar, sudahlah, cabut saja! Saya enggak ragu-ragu, saya cabut saja nanti,” tegas Presiden Prabowo. Presiden juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan bermodal asing dalam persoalan pembakaran lahan. Ia menilai kondisi tersebut ironis, mengingat Indonesia kerap mendapat sorotan dari pihak luar terkait persoalan lingkungan, sementara pemerintah dan masyarakat di dalam negeri terus berupaya menangani dampak karhutla. Pemerintah, lanjut Presiden, tidak akan membedakan latar belakang kepemilikan perusahaan dalam menegakkan hukum. Setiap badan usaha, baik dalam negeri maupun asing, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap dampak aktivitas operasionalnya. Presiden Soroti Peran Masyarakat Lokal Presiden Prabowo juga menepis anggapan bahwa masyarakat lokal merupakan penyebab utama terjadinya karhutla. Menurutnya, masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan memiliki kepentingan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, dengan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas korporasi, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta melibatkan masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah terulangnya bencana ekologis yang berdampak pada kesehatan, kehidupan sosial, dan perekonomian masyarakat. YKBS Memberikan Dukungan Ketegasan Presiden Ketua Umum Yayasan Kiandra Setia Bangsa (YKBS), Mulyono Widiarta, S.T., menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Menurut Mulyono, penegakan hukum yang transparan, konsisten, dan tidak diskriminatif merupakan langkah strategis untuk menjaga kelestarian ekosistem, melindungi masyarakat dari dampak karhutla, serta memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam. “Kami sangat mendukung penuh arahan dan ketegasan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti melanggar hukum, termasuk investor asing yang berulang kali merusak lingkungan, merupakan langkah penting demi menjaga kedaulatan sumber daya alam serta keselamatan masyarakat sekitar yang selama ini terdampak asap,” ujar Mulyono Widiarta, S.T. Ia menegaskan bahwa investasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Kepentingan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan masyarakat maupun merusak lingkungan hidup. Pengawasan di Daerah Harus Diperkuat Mulyono juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi pengawasan lingkungan untuk memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten hingga ke tingkat lapangan. Menurutnya, pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi lahan perlu dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, proses pemeriksaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. “Ketegasan pemerintah pusat harus diikuti dengan pengawasan yang kuat di daerah. Jangan sampai kebijakan yang sudah baik berhenti pada tataran instruksi. Penegakan hukum harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang selama ini menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya. YKBS menilai perlindungan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Komitmen Perlindungan Lingkungan dan Kedaulatan Negara Ketegasan Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan prinsip keberlanjutan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum. Korporasi yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia wajib menghormati ketentuan yang berlaku serta menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekologis. Media Center Yayasan Kiandra Setia Bangsa menegaskan bahwa pengawasan publik dan keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola lingkungan yang lebih baik. Dengan penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang terintegrasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan upaya pencegahan karhutla dapat semakin efektif demi melindungi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan masa depan generasi mendatang. MEDIA CENTER YAYASAN KIANDRA SETIA BANGSA (YKBS)Media Publikasi dan Himbauan Masyarakat Post navigation Warga Riau, Yuk Ambil Bagian! Pemprov Riau Ajak Masyarakat Ikuti Tantangan 62 Ribu Langkah Sambut HKN ke-62 Pertamina Bidik Potensi Transaksi Rp34 Miliar di SMEXPO 2026, Dorong UMKM Tembus Pasar Digital dan Global